REPUBLIKA.CO.ID, Obligasi yang telah diterbitkan selama ini, masih belum sesuai dengan ketentuan syariah. Adakah obligasi syariah?

Obligasi. Inilah satu instrumen investasi yang mewarnai dan meramaikan pasar modal di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Obligasi adalah surat berharga  jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan  sebuah lembaga (emiten) kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi.

Penerbit obligasi bisa berupa perusahaan swasta, BUMN, atau pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.  Salah satu bentuk obligasi yang diperdagangkan di pasar modal Tanah Air adalah obligasi kupon (coupon bond) dengan tingkat bunga tetap selama masa berlaku obligasi.

Layaknya berinvestasi deposito di bank, seseorang yang membeli obligasi akan memperoleh bunga/kupon yang tetap secara berkala biasanya setiap tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sekali sampai waktu jatuh tempo.

Ketika obligasi jatuh tempo, maka penerbit harus membayar kepada investor sesuai dengan nilai dari obligasi tersebut beserta bunga/kupon terakhirnya. Lalu apakah hukum obligasi yang diperdagangkan di pasar modal konvensional?

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menetapkan fatwa terkait obligasi. Dalam fatwa Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dinyatakan bahwa obligasi yang telah diterbitkan selama ini, masih belum sesuai dengan ketentuan syariah.

Anda yang suka berinvestasi dalam bentuk obligasi tak perlu khawatir. Pasalnya, DSM MUI  telah menetapkan pedoman obligasi yang sesuai syariah. Seperti apakah?

Dalam fatwa itu, DSM MUI menetapkan obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayarberdasarkan bunga.

“Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah,” terang Ketua DSN MUI, KH MA Sahal Mahfudh.

Lalu apa yang disebut dengan obligasi syariah itu? Fatwa tersebut menjelaskan bahwa obligasi yang sesuai syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam fatwa tersebut, DSN MUI pun menetapkan ketentuan khusus terkait obligasi syariah. Pertama, akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: a) Mudharabah (muqaradhah)/ qiradh; b) Musyarakah; c) Murabahah; d) Salam; e) Istishna; dan f) Ijarah.

Kedua, jenis usaha yang dilakukan emiten (mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

Ketiga, pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non-halal. Keempat,  pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasisyariah sesuai akad yang digunakan. Kelima, pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah,” jelas Kiai Sahal dalam fatwa tersebut.

“Sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan syariah,” ujar Ketua DSN MUI, KH MA Sahal Mahfudh dalam fatwa itu. Terlebih,  para ulama menyatakan obligasi konvensional yang berbasis bunga hukumnya haram.